Penetapan Kenaikan UMP 2017 Di Seluruh Indonesia

05:29 on November 1, 2016 by Editor in Capture
Kenaikan UMP 2017

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar 8,25%. Persentase kenaikan ini berdasarkan nilai inflasi‎ sebesar 3,07% ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,18%. Kenaikan UMP 2017 ini diumumkan serentak oleh seluruh gubernur se-Indonesia hari ini.

Dalam berbagai kesempatan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan kenaikan UMP untuk tahun depan telah dihitung secara cermat  dari berbagai sisi, dengan menggunakan payung hukum Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Bagi para gubernur yang tidak memberlakukan standar kenaikan UMP tersebut akan dikenakan sanksi. Hal itu berlandaskan pada Undang Undang (UU) nomor 23 tahun 2014, di mana pasal 68 berbunyi, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional bisa dikenai sanksi administratif yang bisa berujung pada pemberhentian dari jabatan.

Para pengusaha yang biasanya sensitif dalam hal kenaikan UMP, kali ini mengapresiasi dan menyambut positif keputusan pemerintah. Salah satu alasan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani menyambut positif kenaikan tahunan upah pekerja itu karena formula perhitungannya yang tepat, sehingga pengusaha mendapat kepastian untuk menaikkan upah. Persentase kenaikan UMP sesuai harapan dunia usaha yang tidak memberatkan. Rosan membandingkan aturan sebelumnya yang memungkinkan setiap provinsi menetapkan UMP dengan perhitungan masing-masing.

Suara senada juga dilontarkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani yang menilai besaran kenaikan UMP yang berlaku sama untuk setiap provinsi tidak begitu memberatkan pengusaha. Bahkan Hariyadi berani memprediksi bahwa besaran kenaikan UMP jelas akan memperkecil jumlah perusahaan yang menangguhkan kenaikan upah tahun depan.

Riak-riak penolakan kalangan pekerja

Meski kalangan pengusaha merespon positif formulasi peraturan pemerintah tentang kenaikan UMP 2017 ini, masih ada kalangan pekerja yang tidak setuju dengan angka kenaikan UMP tersebut. Menurut para pekerja formulasi yang ditetapkan pemerintah belum sesuai. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan, buruh menolak ketetapan pemerintah karena perhitungannya memakai formula Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Buruh menentang karena formula ini dianggap menerapkan rezim upah murah.

Di Jakarta sendiri sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan UMP 2017 sebesar Rp3.831.690 namun Gubernur Basuki tetap berpatokan pada aturan perhitungan UMP nasional dan menetapkan UMP Jakarta 2017 sebesar Rp3.355.750.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Unsur Pengusaha Sarman Simanjorang mengatakan, penetapan UMP tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. (CEO Stars-TS)